sudhew blog

Naikkan BBM, Pemerintah Perlu Koreksi Diri Lebih Keras
            Oleh: Dahlan Iskan
TIAP
kelompok punya logika berpikir sendiri dalam menghadapi lonjakan harga
minyak dunia. Rakyat kecil (dan yang mengatasnamakan rakyat kecil)
sangat khawatir, kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan mereka.
Kelompok ini menggunakan logika bahwa kenaikan harga BBM ujung-ujungnya
menaikkan harga bahan kebutuhan lain yang kian tidak terjangkau oleh
mereka.

Mereka tidak tahu dan tidak perlu tahu bahwa tanpa
kenaikan harga BBM, ekonomi nasional bisa bangkrut. Bagi mereka,
sekarang pun mereka sudah bangkrut. Kalau nanti ekonomi bangkrut, apa
bedanya dengan yang sudah mereka alami sekarang. Logika ini sangat kuat
di benak mereka yang kadang tidak bisa dirasakan oleh kelompok yang di
atas.

Bagi kelompok ini, tugas para pemimpinlah untuk mencari
jalan keluar. Kalau untuk menghindari kebangkrutan itu para pemimpin
hanya bisa mencari jalan yang paling mudah, yakni dengan menaikkan
harga BBM, apa bedanya para pemimpin yang mendapatkan fasilitas mewah
itu dengan orang biasa. Logika mereka, kalau harga BBM dinaikkan dan
ekonomi terhindar dari kebangkrutan, pada dasarnya hanya para
pemimpinlah yang ingin menghindarkan diri dari kebangkrutan. Para
pemimpinlah yang ternyata tidak mau bersusah payah dan takut menderita.

                                                         ***
Kelompok
pemikir nonpemerintah melihat bahwa tanpa kenaikan harga BBM, ekonomi
negara bisa bangkrut. Penyebabnya, dana APBN habis untuk membayar
subsidi BBM. Kalau APBN jebol, kepanikan akan terjadi. Kalau sudah
panik, ekonomi bisa lebih bangkrut lagi. Bahkan, kepanikan yang
bercampur kebangkrutan itu bisa membuat kekacauan.

Subsidi BBM
itu harus dicabut atau dikurangi untuk menghindarkan kebangkrutan itu,
dan kepanikan itu, dan kekacauan itu. Toh yang menikmati subsidi BBM
pada dasarnya bukan orang kecil. Para pemilik mobil, terutama mobil
mewah, yang boros BBM-lah yang menikmati paling banyak. Kelompok ini
berpikir kenaikan harga BBM memang akan menyulitkan masyarakat, tapi
tidak menaikkan BBM akan lebih menyulitkan lagi.
                                                          ***
Kalangan
pengusaha besar punya pikiran sendiri. Dinaikkan atau tidak harga BBM
itu, yang penting harus ada kepastian. Kalau mau naik, ya naiklah. Cari
angka kenaikan yang terbaik. Kalau sudah ada keputusan seperti itu,
pengusaha akan menghitung ulang bisnis mereka. Apa saja yang harus
disesuaikan.

Pengusaha sudah biasa berada dalam situasi yang
sulit begitu. Ini bukanlah kenaikan harga BBM yang pertama. Sejak
dulu-dulu harga BBM sudah sering naik. Setiap harga BBM naik juga
selalu sama: didahului dengan pendapat-pendapat yang menentang, lalu
demo, lalu menjadi biasa lagi. Bagi pengusaha, usaha tetap hidup dan
berkembang adalah fokus perhatiannya. Ketika orang lagi demo, pengusaha
terus berhitung harus berbuat apa.

Setiap kenaikan harga BBM
pengusaha selalu sulit. Tapi setiap itu pula pengusaha selalu
mendapatkan jalan keluarnya. Tentu, ada satu dua yang benar-benar harus
tutup. Misalnya, pabrik genting dan keramik dalam skala kecil.

Bagaimana kalau tidak ada kenaikan harga BBM?
Pengusaha
besar juga akan berhitung. Kalau harga BBM tidak naik, pemerintah hanya
akan bisa bertahan sampai bulan apa. Masing-masing punya hitungan
sendiri. Ada yang memperkirakan pemerintah hanya akan bisa bertahan
sampai Desember. Ada juga yang menghitung mungkin masih kuat sampai
April tahun depan. Desember atau April, itu hanya hitungan bulan.

Setelah
menghitung seperti itu, pengusaha lalu berpikir begini: saat ekonomi
bangkrut itu nanti, berbagai macam kejadian bisa meledak. Mereka pun
lantas mengambil tindakan: daripada berada harus menghadapi ledakan
yang akan terjadi, lebih baik mulai sekarang menarik uang dari bank dan
mengirimkan ke luar negeri. Dan, kalau sudah ada satu orang yang
melakukan itu, yang lain akan menyusul. Dalam waktu sekejap, kepanikan
akan terjadi. Kepanikan ini tidak dirasakan masyarakat umum karena
hanya terjadi di kalangan pengusaha.

Tapi, dalam waktu beberapa
minggu, kepanikan akan menjalar ke perbankan dan dalam hitungan hari
bakal menjalar ke masyarakat luas.

Kalau hal ini terjadi,
pemerintah yang diperkirakan baru akan bangkrut pada April tiba-tiba
akan bangkrut dalam waktu lebih cepat. Dan, kalau saat itu baru
diputuskan harga BBM naik, terlambatlah sudah. Tidak tertolong lagi.

Bagi
pengusaha, kenaikan harga BBM memang akan menyulitkan, tapi
risiko-risikonya bisa dihitung. Antisipasi-antisipasinya juga bisa
direncanakan.

Kalau harga BBM tidak naik, dalam waktu pendek
(lima bulan) memang akan menyenangkan. Setelah itu, segala macam
risikonya sulit diperhitungkan. Pengendaliannya juga akan sulit
direncanakan. Yang akan terjadi, terjadilah.
                                                               ***
Yang
paling sulit adalah pemerintah. Apalagi, pemerintah yang masih ingin
lagi dipilih untuk menjadi pemerintah dalam pemilu yang akan datang.
Pilihannya tidak ada yang enak. Pilihannya bukan pahit dan manis, atau
pahit dan hambar. Pilihannya adalah pahit dan pahit. Sulitnya,
pemerintah tidak bisa untuk tidak memilih.

Saya bisa merasakan
kesulitan itu. Karena itu, ketika pekan lalu saya diminta untuk
memberikan pandangan di hadapan presiden, Wapres, beberapa menteri, dan
pimpinan media massa di Istana Negara Jakarta, saya kemukakan
risiko-risiko pilihan itu.
                                                              ***
Meski
belum memformalkan, pemerintah sudah memberikan kepastian akan
menaikkan harga BBM. Angkanya masih disimulasikan dan apa saja akibat
yang akan ditanggulangi juga sedang dirumuskan. Salah satu di antaranya
adalah bantuan langsung untuk orang miskin dan pegawai negeri,
TNI-Polri, dan buruh.

Langkah ini pernah dinilai berhasil dalam
mengatasi kenaikan harga BBM yang lalu. Harus dihitung ulang apakah
kali ini juga akan berhasil. Terutama dengan menambah lapisan yang
menerima bantuan langsung seperti buruh dan pegawai negeri.

Kalau
hasil hitungan itu ternyata menyatakan bahwa rakyat masih belum puas,
pemerintah harus menunjukkan kesungguhannya untuk mengoreksi dirinya
lebih keras. Ini sebagai bentuk "penebusan dosa" kepada rakyat.

Di
Istana Negara, saya mengatakan kurang lebih begini: kalau pejabat yang
korupsi Rp 1 miliar ditindak, mestinya pejabat yang gagal memasukkan
uang ke negara yang nilainya triliunan rupiah juga harus ditindak.
Misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kemerosotan
produksi minyak Indonesia. Mengapa tujuh tahun terakhir produksi minyak
turun terus di bawah pejabat yang sama. Padahal, kalau saja produksi
minyak mentah kita bisa naik terus, mestinya Indonesia justru bersuka
ria dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai USD 120 per
barel seperti sekarang ini.

Meski saya tidak menyebut nama, saya
kira presiden dan Wapres tahu benar siapa yang saya maksud hari itu.
Kalaupun tidak, dua hari lalu tajuk Media Indonesia menuding langsung:
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.**

This entry was posted on Wednesday, May 14th, 2008 at 8:25 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.